BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum administrasi Negara, sebagaimana hukum tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan, mengingat Negara merupakan organisasi kekuasaan, pada umumnya organisasi akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi sebagai penggunaan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian,keberadaan hukum administrasi Negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan Negara dan pemerintahan suatu Negara hukum,yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum.[1]
Pentingnya studi administrasi negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik telah dicakup dalam pengertian administrasi negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan publik, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, maupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktivitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap sistem nilai yang berlaku. Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingan bebas. Secara politis, peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.[2]
B. Rumusan Masalah
a. Bagaiamana studi prilaku dan sumber daya?
b. Bagaimana studi perbandingan dan pengembangan?
BAB II
PEMBAHASAN
A. STUDI PERILAKU DAN SUMBER DAYA
1. Pengertian Administrasi Negara
Di negeri Belanda istilah mengenai hukum ini ada dua yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.[3]
a. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).
b. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)
c. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (E. Utrecht.)
d. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.
e. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. (Djokosutono).[4]
2. Etika Administrasi
Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get thejob done). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi —seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas— dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasangagasan dasar etika –mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi.[5]
Etika administrasi Negara yaitu bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Bidang pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat.
Sebagai suatu bidang studi, kedudukan etika administrasi negara untuk sebagian termasuk dalam ilmu administrasi Negara dan sebagian yang lain tercakup dalam lingkungan studi filsafat. Dengan demikian etika admistrasi Negara sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris seperti halnya ilmu administrasi, melainkan bersifat normatif. Artinya etika administrasi Negara berusaha menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap petugas dalam melaksanakan fungsinya da memegang jabatannya.
Etika administrasi Negara karena menyangkut kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Dengan demikian, etika itu dapat melahirkan asas, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur pula. Sebuah ide agung dalam peradaban manusia sejak dahulu sampai sekarang yang sangat tepat untuk menjadi landasan ideal bagi etika administrasi Negara adalah Keadilan, dan memang inilah yang menjadi pangkal pengkajian Etika Admnistrasi Negara, untuk mewujudkan keadilan.
Dari beberapa literatur yang kami dapatkan, kami melihat setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipegang agar sebuah Administrasi dapat dikatakan baik yakni:
1. Prinsip Pelayanan kepada Masyarakat
Prinsip utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada memang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
2. Prinsip Keadilan Sosial dan Pemerataan
Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak “pilih kasih” dan relatif merata di seluruh wilayah sebuah negara/ pemerintahan.
3. Mengusahakan Kesejahteraan Umum
Maksudnya adalah setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen dan untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya.
Lingkup Etika Administrasi Negara
Persoalan-persoalan etis yang dibahas dalam etika Administrasi yang sekaligus menjadi ruang lingkup dari Etika Administrasi itu sendiri menurut J.Alder antara lain :
a. Apakah ukuran-ukuran dari administrasi yang baik ?
b. Apakah sifat dasar dari administrasi yang jelek ?
c. Apakah ada bentuk/model Administrasi yang baik atau jelek?
d. Apakah keberhasilan administrasi ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu efisiensinya dalam melaksanakan tugas?
Dari sini dapat diketahui bahwa lingkup Etika Administrasi Negara adalah pada penentuan nilai dalam proses administrasi.[6]
3. Studi Perilaku Administrasi berguna:
a. Menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu;
b. Memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak;
c. Memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi.
4. Perhatian Terhadap Manusia
Ilmu administrasi yang menjadikan manusia sebagai objek manusia ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan individu. Kecenderungan baru yang terdapat dalam administrasi kepegawaian adalah dorongan menumbuhkan partisipasi para pekerja dalam proses pembuatan keputusan.
5. Administrasi Keuangan Negara
Administrasi keuangan pada tingkat nasional dipandang sebagai isu politik dan sosial. Administrasi keuangan merupakan alat paling penting dalam kehidupan negara. Karena kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat koordinasi.
Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.
Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sistem adminstrasi keuangan negara diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Fungsi perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak dibahas secara terperinci. Akan tetapi, pembahasan mengenai keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara. Sedangkan fungsi perencanaan keuangan negara dibahas pada materi penyusunan dan penetapan APBN.
B. STUDI PERBANDINGAN DAN PENGEMBANGAN
1. Administrasi Pemerintah Daerah
Definisi dari Administrasi Pemerintahan Daerah adalah keseluruhan dari bentuk penyelenggaraan pelayanan Pemerintah daerah secara intensif kepada masyarakat baik itu pemerintahan tingkat I maupun pemerintahan tingkat II dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan sumber-sumber daya yang ada supaya tujuan negara dapat tertata dengan baik.[7]
Adminstrasi pemerintah daerah adalah fenomena administrasi, sebagai satu bagian penting dalam kehidupan kenegaraan, di mana sistem administrasi pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional faktor-faktor lingkungan.
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk administrasinya.
Kabupaten sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kecamatan atau propinsi tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
2. Perbandingan Administrasi Negara
Sebagai pendatang baru dalam dunia akademik kelahiran Administrasi Negara didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni: untuk memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat agar semua program bantuan teknis berhasil.
Perbandingan administrasi mempunyai sasaran untuk kesejahteraan ummat manusia yang ingin hidup dan berkembang sama dengan Negara-negara yang telah maju.
Beberapa aspek yang terdapat dalam studi perbandingan administrasi Negara adalah bentuk Negara, peerintahan, sistem pemerintahan, sistem politik dan infrastruktur politik.
3. Studi Organisasi dan Metode
Kegiatan-kegiatan dalam rangka studi Organisasi dan Metode meliputi tiga hal berikut: penyelidikan organisasi, penyempurnaan metode, dan penelaahan tata ruang.
4. Pengembangan/Pelembagaan organisasi
Usaha pengembangan/pelembagaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki efektivitas dan kesehatan organisasi dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan perilaku. Pengembangan/ pelembagaan organisasi dipandang sebagai analisis segi kemanusiaan dalam seluruh kehidupan organisasi.
Pengembangan organisasi menggunakan pendekatan perilaku daripada struktur formal. Pembangunan lembaga merupakan pembangunan atau pengembangan lembaga utk menjadi sarana pendorong proses perubahan & inovasi. Pembangunan lembaga sama dengan pelembagaan organisasi
5. Pertumbuhan Administrasi
Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mendorong tumbuhnya studi administrasi terhadap bidang-bidang khusus. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
Pada saat ini lingkungan organisasi selalu berubah-ubah setiap waktu, organisasi yang menyadari keadaan dinamis ini akan lebih peka terhadap segala perubahan yang terjadi di luar organisasi dibandingkan dengan organisasi yang tidak peduli terhadap perubahan lingkungan. Dengan kepekaan tersebut, organisasi tidak hanya akan lebih cepat mengadakan reaksi, akan tetapi melakukan antisipasi untuk menyesuaikan tujuan, strategi, kebijaksanaan, taktik serta desain dan struktur organisasi pada situasi yang berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk itu. Organisasi harus mempersiapkan forecast dan estimasi situasi lingkungan, agar lebih cepat tanggap dan dapat bersiap-siap sebelumnya terhadap perubahan lingkungan.
Organisasi sangat tergantung pada lingkungan, dengan demikian organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan, apabila ingin tetap bertahan (survival) dan berumur panjang. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap perubahan lingkungan dan pengembangan rencana-rencana untuk bertahan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pada bagian ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli teori organisasi yang menjelaskan mengenai pertumbuhan organisasi, teori tentang kelembagaan dan daur hidup organisasi serta kemunduran organisasi sebagai berikut :
Model Pertumbuhan Organisasi menurut Larry Greiner (dalam Robbins, 1990) ada 5 tahap, yaitu :
1. Tahap kreatifitas
2. Tahap pengarahan
3. Tahap pendelegasian
4. Tahap koordinasi
5.Tahap kerjasama
Pertumbuhan Organisasi menurut Jones (1998) yaitu: “tahap siklus hidup organisasi dimana organisasi mampu mengembangkan nilai kreasi dan kompetensi sehingga mendapatkan sumberdaya tambahan. Pertumbuhan ini memungkinkan organisasi meningkatkan pembagian kerja dan spesialisasi serta sekaligus mengembangkan keunggulan kompetitif”.
Ada empat alasan utama mengapa organisasi mencari pertumbuhan, yaitu:
1) Makin besar makin baik.
2) Pertumbuhan meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup.
3) Pertumbuhan sinonim dengan keefektifan.
4) Pertumbuhan adalah kekuasaan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan:
1. Administrasi Negara adalah bagian dari kesatuan administrasi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam administrasi dibutuhkan pula aturan dalam etika agar administrasi dapat berjalan dengan baik. Maka penting adanya studi perilaku administrasi yang selanjutnya akan mengawasi tindak-tanduk para administrator. Hal ini menunjukkan bahwa objek terbesar dalam administrasi adalah manusia untuk memerbaikinya menjadi lebih baik. Administrasi keuangan Negara merupakan pekerjaan administrasi terbesar dan membutuhkan tanggung jawab yang besar pula, maka dituntut adanya proffesionalisme dan kejujuran karena hal ini menyangkut kehidupan banyak orang.
2. Studi perbandingan dan perkembangan administrasi menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan administrasi di masa yang akan datang. Administrasi daerah merupakan perkembangan dari administrasi Negara, dan untuk memperbaiki system administrasi perlu adanya studi perbandingan dengan Negara-negara lain sebagai bahan untuk pemelajaran administrasi. Organisasi yang menjadi salah satu pengguna adminstrasi perlu mengevaluasi system yang ada dengan studi organisasi dan metode. Salah satu bentuk dari perkembangan organisasi adalah pelembagaan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan administrasi di sebuah organisasi.
DAFTAR PUSTAKA
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara; Jakarta, Rajawali Pers, 2010
Teban, Yeremias.T, Prof. Dr., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu; Yogyakarta, Penerbit Gaya Baru, 2008
Syafie, Inu Kencana, Olmu Administrasi Publik, Cet II; Jakarta, PT.Raneka Cipta, 2006
dikporawonosobo.net/index.php?option=com_content
eprints.undip.ac.id/9846/1/PELEMBAGAAN_ORGANISASI.ppt
funnymustikasari.wordpress.com/.../pertumbuhan-dan-siklus-hidup-organisasi/ -
kerajaan-semut.blogspot.com/.../administrasi-pemerintahan-daerah.html
makalahdanskripsi.blogspot.com/.../hukum-administrasi-negara.html
www.scribd.com › School Work › Homework
6zcx5i.byinter.net/23444cqx.html
[1] makalahdanskripsi.blogspot.com/.../hukum-administrasi-negara.html, Akses 14 Juni 2011
[2] 6zcx5i.byinter.net/23444cqx.html, Akses 14 Juni 2011
[3] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h.23
[4] studihukum.wordpress.com/.../hukum-administrasi-negara-2/, Akses 14 Juni 2011
[5] http://www.ginandjar.com/public/01EtikaBirokrasi.pdf, Akses, 15 Juni 2011
[6] www.scribd.com › School Work › Homework, Akses, 15 Juni 2011
[7] kerajaan-semut.blogspot.com/.../administrasi-pemerintahan-daerah.html, Akses 14 Juni 2011
Belajar bikin Makalah!
It's my Spirit!
nice blog
BalasHapus